Efisiensi Anggaran dan Bencana, DPRD Barsel Dorong Program Prioritas

Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Rapat penyampaian Masuk dari komisi I,II dan III DPRD Barsel, kepada badan anggaran terhadap program dan kegiatan Mitra kerja perangkat Daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Tempat di Ruang rapat Gabungan komisi DPRD Barsel. Rabu (26/8/2026).

Rapat di pimpin langsung, ketua DPRD Barsel.HM.Farid Yusran.MM, di hadiri Wakil ketua I Ideham dan Wakil ketua II DPRD Barsel, Rusinah. Ketua komisi I, II dan III DPRD Barsel, Sekretaris Setwan DPRD, tim Ahli DPRD Barsel, dari Pemerintah Daerah, Ketua Tim TAPD, PJ.Sekda Barsel Dr. Ita Minarni, ST. MT, kadis Bapperida, kadis BPKAD, dan kadis Bapenda Barsel.

Usai acara, Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), HM. Farid Yusran, MM., menegaskan pentingnya penerapan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran dan bencana alam yang terjadi di daerah.

Menurut Farid Yusran, program dan kegiatan yang harus didahulukan adalah yang memiliki tingkat kepentingan dan urgensi tinggi. Artinya, kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan apabila tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan atau penanganan kondisi darurat harus menjadi prioritas.

“Harus kita terapkan di saat-saat apa pun, apalagi di saat efisiensi dan bencana alam seperti sekarang ini. Kriteria yang paling utama kita lihat adalah skala prioritas, mana yang penting dan mendesak,” ujar Farid Yusran.

Ia mencontohkan kondisi penanganan kebakaran. Apabila petugas di lapangan mengalami keterbatasan peralatan, sementara titik api terus meluas, maka pengadaan mesin pompa dan peralatan pendukung pemadaman menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan.

“Kalau tanpa itu orang tidak bisa berbuat apa-apa, berarti itu penting dan mendesak. Misalnya orang bekerja memadamkan api beramai-ramai, tetapi alatnya hanya ada dua atau tiga, sementara api terus berjalan. Maka yang harus kita laksanakan adalah pengadaan mesin pompa dan alat tambahan untuk mereka,” jelasnya.

Sebaliknya, kegiatan yang tidak bersifat mendesak, kata dia, dapat ditempatkan setelah kebutuhan utama terpenuhi. Hal tersebut penting agar keterbatasan anggaran dapat digunakan secara efektif untuk menangani kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Selain persoalan efisiensi dan penanganan bencana, Farid Yusran juga menyinggung mengenai pembayaran gajih tenaga dokter yang hingga kini masih mengalami keterlambatan.

Ia menyebut terdapat sembilan dokter umum dan satu dokter spesialis yang pembayarannya masih tertunda. Persoalan tersebut, menurutnya, akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

“Gajih dokter yang sembilan dokter umum dan satu dokter spesialis masih tertunda. Besok akan kita bahas bersama, kenapa ada persoalan di situ. Tentunya ada sebab-sebabnya, tidak mungkin tiba-tiba tidak dibayar,” katanya.

Farid Yusran menegaskan DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh dari pihak terkait.

“Kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Besok kita tanyakan dan kita bahas kelanjutannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan adanya informasi mengenai TPP yang sejak Januari hingga saat ini belum dibayarkan. Persoalan tersebut juga akan menjadi bagian yang ditanyakan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Dari Januari sampai sekarang TPP itu belum dibayar. Ya, seperti itulah. Nanti kita tanyakan besok kelanjutannya,” pungkas Farid Yusran.(RedMKO)